Pelemahan Rupiah Menjadi 'Wake Up Call' Jokowi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anjloknya rupiah dinilai sebagai sebuah 'wake up call' bagi pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Mantan menko perekonomian, Rizal Ramli, mengatakan pemerintah tidak bisa dan tidak boleh hanya terus-menerus bicara soal-soal mikro, seperti infrastruktur, proyek, dan lainnya.

Pemerintah, menurut dia, harus canggih dalam merumuskan kebijakan dan berbicara tentang ekonomi makro. “Kata anak-anak muda, jangan asal njeplak. Kalau hal itu dilakukan, akan merusak kredibilitas kita di dalam dan luar negeri,” kata Rizal dalam penjelasan persnya, Sabtu (14/3).

Ia mengingatkan agar pemerintah menyadari bahwa defisit transaksi berjalan sebagian besar dibiayai oleh aliran hot money. Itulah yang menyebabkan mengapa  Bank Indonesia (BI) sangat hati-hati.
Penurunan bunga beberapa waktu lalu oleh BI sebesar 0,25 persen, jelas Rizal, menunjukkan bahwa BI tidak super monetarist. BI sepertinya sadar, penurunan tingkat bunga yang besar akan membuat rupiah anjlok mendekati Rp 14 ribu per dolar AS.

Rizal menyayangkan hanya BI yang fokus dalam stabilisasi kurs rupiah, sedangkan pemerintah nyaris tidak ada kontribusinya, kecuali hanya komentar-komentar tidak bermutu dan konyol. Mengelola makro ekonomi bagaikan pilot dengan banyak knop di panel kontrol.

"Salah pencet, bisa membuat pesawat  besar RI goyang, bahkan crash seperti 1998,” kata ekonom senior ini.

Rizal meminta agar Presiden Jokowi menyadari bahwa semua ini adalah lampu kuning dan 'wake up call' yang berbunyi nyaring.  Presiden diharapkan merapikan Tim Ekonominya. Siapkan kebijakan makro yang jelas.

DPR: Utang Indonesia Bertambah Lima Persen

REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM-- Anggota Komisi XI DPR RI H Willgo Zainar mengatakan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang terjadi hingga saat ini menambah nilai utang luar negeri Indonesia sebesar lima persen.
"Saya tidak ingat pasti berapa total utang Indonesia saat ini, tapi yang jelas dengan nilai jual Rp13.000 per dolar AS, atau lebih tinggi dari dari target APBN sebesar Rp12.500 per dolar AS, utang Indonesia bertambah sekitar lima persen," katanya ketika dihubungi di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Ahad (22/3).
Nilai tukar rupiah yang ditransaksikan antar bank di Jakarta, Jumat sore (20/3), bergerak melemah sebesar 80 poin menjadi Rp13.115 dibandingkan sebelumnya di posisi Rp13.035 per dolar AS. Ketua DPD Gerindra NTB, ini mengatakan utang luar negeri Indonesia juga mempengaruhi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, sebab pengembalian utang tentu menggunakan mata uang dolar AS.
Menurut Willgo, dari beberapa rencana pembiayaan infrastruktur yang pasti diharapkan dari utang luar negeri. Namun, jika memang harus mengandalkan utang luar negeri, pihaknya berharap ada suatu penetapan harga terhadap konversi rupiah terhadap dolar AS, sehingga ketika mengangsur pembayaran utang luar negeri Indonesia tidak mengalami fluktuasi, yang berdampak seperti saat ini.
"Sekarang ini ekonomi Indonesia tertekan," ujar Willgo yang juga menjabat sebagai anggota Badan Anggaran DPR RI dari Fraksi Gerindra.
Ia mengatakan pemerintah Indonesia bisa saja tidak menambah utang luar negeri untuk membiayai pembangunan infrastruktur. Caranya dengan melakukan penjualan obligasi pemerintah, seperti sukuk ritel dan sebagainya.
Dengan begitu, pemerintah memperoleh dana dalam bentuk rupiah dengan harga yang relatif lebih aman dari masyarakat secara nasional. "Kalau dana yang dihimpun masyarakat relatif besar, tidak perlu melakukan pinjaman ke luar negeri," katanya.
Pemerintah Indonesia kembali melakukan penjualan surat berharga di pasar perdana pada 2015 sebagai agen penjual surat berharga syariah negara, yaitu sukuk negara ritel seri SR-007, sebagai salah satu instrumen menghimpun dana untuk pembiayaan pembangunan.

kabarbaru9

kabarbaru9.blogspot.com adalah situs berita bersumber dari berbagai media online terpercaya serta dan sekaligus sebagai situs berita yang mengkhususkan diri sebagai media online pertama yang kritisi dan mengkomentari segala isu yang berkembang hari ini demi kemaslakatan masyarakat dalam menperoleh informasi tanpa ada rekayasa dari berita yang di muat tersebut.

kabarbaru9 media yang baru berdiri dan terlahir untuk mengkomentari berita baru yang berkembang dan bersumber dari berbagai media online terpercaya  sehingga bisa terbentuk suatu persepsi di kalangan masyarakat bawah apa pesan yang disampaikan bisa d terima dalam bentuk positif.

mudah mudahan media kabarbaru9 bisa menjadi rujukan netizen dalam memperoleh sumber komentar berita dari berbagai sumber bisa bermanfaat tanpa ada rekayasa



salam redaksi
kabarbaru9.blogspot.com

prasetyo

Jokowi Dalam Pusaran Utang

Joko Widodo  dikepung debt collector (penagih hutang).

Perumpamaan itu pernah diucapkan Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, FX Arief Poyuono. Arief menilai demikian lantaran janggalnya proses pemilihan komisaris dan direksi pada beberapa perusahaan BUMN. Menurutnya, pemilihan pejabat BUMN tersebut sarat muatan politik dan kepentingan menghiasi bongkar pasang petinggi BUMN.

"Jokowi sedang dikepung debt colector, pencari jabatan, pencari harta karun, ada balas jasa ke relawan dan pendukung yang tidak dapat jabatan," ucap Arief, Selasa, 17 Maret 2015 lalu.

Arief mengatakan, bahwa memasang orang-orang berkepentingan pasti memiliki tujuan khusus. Kendati demikian, ia mengatakan bahwa sah-sah saja memilih orang berlatar belakang politik. Namun, pemilihan pejabat BUMN tersebut harus diikuti dengan kemampuan yang dimiliki oleh calon tersebut. Menurutnya, pasti ada tujuan menempatkan orang politik di BUMN.

"Sah-sah saja karena mereka sedang berkuasa, tapi saya lihat yang banyak ditempatkan di sana tidak punya kompetensi, mereka hanya cari hidup saja, ada balas jasa ke relawan dan pendukung yang tidak dapat jabatan kemarin (di kabinet Indonesia Hebat)," tandasnya.

Badan usaha milik negara (BUMN) kini memang tengah menjadi sorotan khayalak ramai. Pasalnya, banyak nama yang merupakan anggota Tim Sukses Joko Widodo (Jokowi) pada Pilpres 2014 masuk menjadi pejabat BUMN.

Dari informasi yang berhasil dihimpun, berikut ini anggota Tim Sukses Jokowi yang masuk jajaran manajemen BUMN.

1. Komisaris Independen PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Cahaya Dwi Rembulan.
(Anggota Tim Transisi Jokowi-JK sekaligus kader PDI P).

2. Komisaris Independen PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI), Pataniari Siahaan.
(Kader PDI P dan Tim Sukses Jokowi di Pilpres 2014.)

3. Komisaris Independen PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI), Alexander Sonny Keraf.
(Kader PDI P, dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti dan Mantan Menteri Negara Lingkungan Hidup era pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid.)

4. Komisaris Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk, Refly Harun.
(Pakar hukum tata negara, anggota Tim Sukses Jokowi.)

5. Komisaris Independen PT Adhi Karya Tbk, Hironimus Hilapok.
(Kader PDI P, anggota Tim Transisi Jokowi-JK).

6. Komisaris PT Telkomsel, Diaz Hendropriyono
(Putra AM Hendropriyono, Mantan Ka BIN, Anggota Tim Sukses Jokowi)

Hipotesa Media Mainstream dan Islam

Sesungguhnya kajian antara media massa dengan umat Islam bisa melahirkan banyak hipotesa. Media massa di satu sisi sebagai variabel pertama dan umat Islam di sisi lain sebagai variabel kedua. Jika keduanya dikaji lebih mendalam akan menunjukkan terjadinya dinamika kehidupan sosial dan politik yang beragam. Di Indonesia dan juga di banyak negara yang mayoritas penduduknya muslim, umat Islam memiliki identitas politik, ekonomi dan budaya tersendiri.

Identitas ini yang kemudian menjadi corak khas yang terpecah ke dalam organisasi keislaman. Di Indonesia, organisasi-organisasi ini tumbuh subur seiring dengan perubahan zaman, dari era otoritarianisme ke era reformasi yang membebaskan hak-hak warga negara sipil. Konstitusi bahkan menjamin kebebasan warga sipil sebagai bagian dari kehidupan yang anti otoriter.

Kebebasan berpendapat di dalam organisasi Islam seperti gelombang besar yang menghancurkan tembok raksasa dalam bangsa dan negara. Tengok saja Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang sudah sejak lama menggaungkan Khilafah Islamiyah. Di era Pak Harto, suara-suara seperti itu tidak akan mendapat tempat karena akan dianggap subversif. Runtuhnya dogma asas tunggal dalam bernegara memungkinkan semua orang memiliki cara pandang yang berbeda, bahkan termasuk cara pandang Islam (Islamic Worldview).

Di era kebebasan seperti saat ini, semua pihak akan bertanding untuk menunjukkan identitas mereka. Dalam hal politik, umat Islam tentu akan memilih politik Islam, selain ada pula yang memilih sekulerisme. Sebuah pertandingan untuk merebut pengaruh atas ide, gagasan dan pemikiran. Media massa kemudian menjadi panggung yang diperebutkan, karena di sana lah tempat pertarungan terjadi.

Ketika negara tidak lagi mengurus media, maka warga sipil benar-benar merdeka untuk membangun pilar ke-empat ini. Siapa pun bisa menjadi pemilik media, asal dia memiliki modal besar dan jaringan kuat. Sejak reformasi bergulir, sudah tidak terhitung berapa media massa yang jatuh bangun. Kondisi ini kemudian membagi media massa kepada dua bagian, media arus utama (mainstream) dan media pinggiran. Disebut arus utama, karena media ini mampu menciptakan opini publik, bahkan memengaruhi penyelenggara negara untuk mengambil kebijakan publik.

Kita kaitkan variabel media massa dengan variabel umat Islam. Media massa arus utama memberikan definisi tersendiri terhadap apa itu Islam. Di banyak artikel, kita menjumpai definisi Islam Politik, Islam Abangan, Islam Tradisional, Islam Garis Keras, Islam Puritan, Islam Wahabi, Islam Takfiri dan sebutan lainnya. Newspeak (sebutan baru) yang sebenarnya tidak akan pernah dijumpai dalam khazanah keislaman itu sendiri.

Identitas politik, ekonomi dan budaya Islam dalam definisi media massa mainstream pemaknaannya atau penafsirannya didominasi oleh argumentasi kelompok-kelompok sekuler. Dominasi ini menjadi sulit dilawan karena didukung oleh media-media arus utama, yang notabene mereka memiliki infrastruktur besar untuk menciptakan informasi dan opini.

Media massa arus utama kemudian secara sengaja mempolarisasi Islam dan umat Islam, sekaligus memasok makna ke dalam konteks identitas kultur dan gerakan yang sesungguhnya tidak demikian. Kemudian lahi perbedaan makna yang disuguhkan media massa arus utama tentang Islam dengan makna Islam itu sendiri. Tentunya ini menunjukkan adanya kelompok dominan (penguasa media massa) dan kelompok terpinggirkan (umat Islam yang tidak menguasai media massa). Lalu bisakah kita sebut ini sebagai Imperialisme definisi atau informasi?

Disebut imperialisme, karena kelompok terpinggirkan tidak bisa meng-counter balik atas definisi atau informasi yang disuguhkan oleh kelompok dominan. Kalaupun ada, maka itu dianggap hanya riak-riak kecil atas perlawanan yang tidak berarti.

Polarisasi ini bisa kita dapatkan dari pemberitaan yang dibingkai (framing) sehingga opini audiens tergiring ke dalam wacana yang tentunya sudah diharapkan oleh media massa arus utama. Tentu sangat sulit untuk melawan opini yang disuguhkan media massa arus utama. Mereka memiliki infrastruktur yang kuat dan canggih, serta manajemen perusahaan yang besar.

Pertanyaan selanjutnya, bisakah kita mengetahui adanya pembingkaian informasi? Tentu sangat mudah. Contohnya begini. Jika sebuah koran nasional ingin menginformasikan tentang Timur Tengah, tentu media tersebut membutuhkan seorang pengamat. Tapi, siapakah pengamat Timur Tengah yang dihadirkan media itu? Kita tahu pengamat yang dihadirkan dari kelompok liberal. Pernahkah media memberi ruang atau panggung dari kelompok-kelompok berseberangan, meski kelompok berseberangan memiliki kompetensi untuk mengamati apa yang terjadi di Timur Tengah? Jawabnya hampir dipastikan tidak pernah.

Dalam kasus lain, pernah kah media cetak raksasa memberi panggung atas ide, pemikiran dan gagasan dari kelompok-kelompok Islam yang berseberangan dengan sekulerisme dan liberalisme? Pasti tidak pernah, karena media massa memang tidak ingin kelompok-kelompok Islam itu menjadi dominan di negara ini. Dari dua kasus di atas kita bisa membuktikan bahwa media massa arus utama telah melakukan imperialisme informasi dan opini tentang apa itu Islam dan apa yang terjadi di Timur Tengah.

Dari sekian banyak hipotesa yang dihadirkan dari dua variabel, media massa dan umat Islam, maka penulis memilih hipotesa kezaliman dan imperialisme. Ada banyak sampel yang bisa diambil dari konten-konten pemberitaan untuk mendukung hipotesa di atas.

Penulis: Mohamad Fadhilah Zein

Dianggap Bikin Berita Bohong, Detik Dikecam Publik

Seperti telah diberitakan sebelumnya, aksi solidaritas ratusan mahasiswa yang tergabung dari  SOMASI Jakarta telah dipelintir oleh portal detikcom.
Dalam sebuah berita yang dirilis portal media detikcom, diberitakan para mahasiswa yang tergabung dalam Somasi Jakarta tersebut, mendukung hak angket dan mendatangi balaikota seraya meneriakkan serang Ahok.

Sontak pemelintiran berita yang memicu  mahasiswa untuk meminta klarifikasi pada portal media tersebut segera menyebarluas di ranah media sosial. Tagar #BeritaBohong segera tertuju, baik kepada penulis berita tersebut, maupun kepada portal berita detikcom yang memuat berita tersebut, ramai menghiasi lini masa media-media sosial Sabtu malam kemarin hingga pagi ini.

@syifastina  Wahai @detikcom kemana harga dirimu? Menjual #BeritaBohong tanpa rasa malu? Apa semua ini demi secercah rupiah?

@nufaynf: Saya sbg mahasiswa jurnalistik malu lho sama berita @detikcom yg lebih mengutamakan kecepatan drpd ketepatan fakta

@hearyou_ : fakta dilapangan kami aksi membela rakyat bukan membela salah 1 pihak yaitu legislatif, kamipun tdk berteriak "serang ahok!" #BeritaBohong

@Srinuratikah: dari 430 komentar kebanyakan berkomentar Negatif ke Mahasiswa. @detikcom hrs bertanggung jawab. Waspada #BeritaBohong

@dian_sapta : @detikcom @ayundapandaa fitnah lebih kejam drpd pembunuhan #beritabohong dosanya gede loh. Hati2!

@angginifauziah : Tolong klarifikasi @detikcom @ayundapandaa. Mahasiswa jelek karna kalian!

@tiarameliaa: Saya sebagai mahasiswi jurnalistik. MALU! karna tak dapat menyajikan fakta dan informasi yang benar! @detikcom #Beritabohong

@hanasashel: Utamakan ketepatan fakta bukan.hanya kecepatan berita @detikcom #BeritaBohong

@gempar_dp: @detikcom menjadi pilar kekuasaan dengan #BeritaBohong nya. Maka wajar disebut #mediasampah

@NadyaFW: Lain kalo kalo mahasiswa aksi, ikutan yaaaa bung biar gak nyebar #BeritaBohong. Gak malu jadi "provokator ulung"? @detikcom @ayundapandaa

Terkait kebohongan tersebut, konsultan media sosial Naralendra mengatakan, bahwa upaya penyesatan informasi, tak hanya sekali dua kali dilakukan oleh detikcom.

"Wah, kalau detik sih sudah tak terhitung. Untuk kasus aksi mahasiswa kali ini, setidaknya ada dua kecerobohan fatal yang dilakukan oleh pewarta detikcom. Yang pertama, terkait tujuan aksi. Saya baca press release mereka. Jelas kok aksi ini tidak mendukung salah satu. Tapi detik menulis, seakan-akan mereka menyerang Ahok dan membela DPRD. Ini fatal dan memalukan," ujar Nara, Ahad, 22 Maret 2015.

Nara menambahkan, terkait jumlah peserta aksi, detikcom juga terkesan asal-asalan dalam menurunkan berita.
 .
"Lho lucu kok.. Judulnya puluhan mahasiswa. Tapi konten beritanya menulis sekitar seratus. Sayangnya jumlah realnya bukan hanya 100, tapi 700!!", tegas Nara.

Yang paling disayangkan, menurut Nara, penyesatan dan pemelintiran informasi tersebut bisa membuat publik memandang negatif pada upaya mahasiswa mengkritisi pemerintahan.

"Bahaya kalau aksi mahasiswa lalu dibungkam dengan cara dipelintir. Seakan-akan mahasiswa ngawur dalam mengkritisi dan memaknai permasalahan sosial politik negeri ini. Jangan lupa, mahasiswa selalu sukses menurunkan rezim. Mungkin ini yang ditakutkan oleh pihak-pihak tertentu, sehingga tak segan-segan ada upaya pembungkaman melalui berita-berita bohong", tutup Nara.
di suting dari:pkspiyungan.org

Operasi Senyap Membungkam Aksi Mahasiswa

Pergerakan serentak seluruh mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi dibeberapa daerah di Indonesia melakukan demonstrasi memprotes kebijakan pemerintahan Jokowi-JK, bahkan mereka meneriakkan Jokowi mundur dari jabatannya lantaran dinilai gagal membawa perubahan bagi negeri ini.

Hampir setiap daerah kota/kabupaten serta provinsi mahasiswa melakukan demo terkait kinerja Jokowi yang dinilai tak becus. Tetapi media-media mainstream bungkam tak meliput berita aksi para demonstran tersebut.

Pengamat politik Muslim Arbi menilai bahwa Joko Widodo (Jokowi) dibantu pengusaha terkenal tengah menjalankan “Operasi Senyap” untuk membungkam media (Pers) agar tidak mempublikasikan demo mahasiswa menentang Jokowi-JK.

“Jika aksi mahasiswa IPB pada Kamis 19 Maret 2015 tidak diekspose media mainstream, berarti isu yang berkembang ada pengusaha yang melakukan pembungkaman media yang expose berita kritis dan aksi penurunan Jokowi-JK benar adanya,” kata Muslim, Jum'at, 20 Maret 2015.

Menurut mantan aktivis ITB era 80-an itu, cara yang dilakukan Jokowi dengan membungkam media merupakan kejahatan terhadap demokrasi dan pers.

“Berarti pers telah menjadi salah satu instrumen kapitalis yang membungkam suara-suara Rakyat,” paparnya.

Perlu diketahui, lanjut Muslim, bahwa kebenaran dan keadilan tidak bisa dibungkam oleh siapapun, termasuk Rezim Jokowi yang ditopang para kapitalis.

“Karena bicara kebenaran dan keadilan adalah fitrah manusia, siapa pun ia. Jadi percuma saja, upaya pembungkman suara kritis rakyat,” paparnya.

Muslim menilai, semakin kuat rakyat dibungkam, maka akan semakin keras berteriak.

“Di sosial media seperti Twitter, Facebook akan menjadi alat utama perjuangan. Di negara-negara diktator dan otoriter, media harus tunduk kepada penguasa atau dipaksa tunduk. Ketika terjadi Arab Spring, sosial media menjadi alat handal menumbangkan rezim-rezim tersebut,” pungkasnya. [biren muhammad]